Kajian ini merupakan inovasi dari program sejenis yang diselenggarakan ProPatria Institute bekerja sama dengan Yayasan Tifa yang pada tahun 2003/2004 baru sebatas difokuskan pada “Debat Tim Sukses Pasangan Capres-Cawapres 2004” yang kemudian hasilnya telah dibukukan dengan judul “Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004”. Program kegiatan pada tahun 2003/2004 tergolong sukses dari segi perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya karena tiga hal. Pertama, program tersebut merupakan program pertama yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil pada waktu itu. Kedua, program kegiatan itu mendapatkan respon dari berbagai kalangan secara positif, khususnya dari kelima tim sukses pasangan calon presiden-calon wakil presiden, kalangan akademisi/intelektual, organisasi kemahasiswaan, berbagai institusi pemerintah, berbagai organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Ketiga, program itu juga ditopang oleh kredibilitas manajemen kelembagaan ProPatria serta momentum yang tepat pada waktu itu.

Pengalaman di tahun 2003/2004 tersebut, telah mendorong dan menginspirasi ProPatria Institute bersama Yayasan Tifa untuk kembali melaksanakan program kegiatan serupa di tahun 2009 ini. Dengan melakukan inovasi dan berbagai kreasi metodologis, kami berharap akan lebih memberi makna bagi upaya menemukan titik keseimbangan antara demokrasi dan keamanan dalam pemerintahan 2009-2014 mendatang.

Didasari oleh suatu asumsi awal bahwa sepuluh tahun reformasi tampaknya menjanjikan banyak hal, maka kami berusaha mencoba untuk mengkaji persoalan di atas. Namun sayang sekali bahwa pada kenyataannya dugaan tersebut tidak memiliki dukungan empirik. Bahkan, hingga saat ini, di beberapa daerah akibat dari terbukanya kotak pandora dan euphoria politik, reformasi sebagai prasyarat menuju konsolidasi demokrasi, acapkali justru menjadi suatu proses yang menimbulkan konflik, penuh ketidakpastian dan ketidakamanan. Semuanya bersumber pada berbagai persoalan yang tak begitu jelas.

Kegundahan terhadap persoalan ini membawa ProPatria pada suatu gagasan untuk  menggali pemikiran-pemikiran substantif dan strategis dari sejumlah pihak, mulai dari kalangan akademisi, berbagai organisasi kemasyarakatan, media massa, dan tentunya, berbagai pihak di lingkungan partai politik. Kami mencoba untuk mencari jawaban atas keingintahuan di atas.

Namun demikian, karena berbagai keterbatasan yang melekat dalam proses kerja ini, baik yang dipengaruhi faktor-faktor internal tim yang terlibat dalam proses, maupun faktor eksternal yang lebih dipengaruhi oleh kesiapan partai-partai politik itu sendiri, maka hasil studi ini terasa belum optimal. Dalam arti, apa yang ingin dipotret sebagai substansi media pendidikan politik masyarakat tidak sepenuhnya dapat direkam sebagai cermin dari perpolitikan Indonesia di era Pemilu 2009 ini.

Meskipun demikian, terlepas dari berbagai kelemahan di atas, kami dari ProPatria Institute berupaya untuk tetap terlaksananya seluruh kegiatan dari penyusunan database, penyusunan rekomendasi kebijakan, penyusunan manual CSOs, hingga tersusunnya laporan hasil kajian ini. Dalam keseluruhan proses itu, kami menyadari bahwa agenda setting bukan saja merupakan matarantai awal tapi sekaligus merupakan tahapan paling kritis dalam keseluruhan rangkaian proses tersebut. Pertarungan politik yang sesungguhnya dalam perumusan kebijakan publik juga terletak di ranah ini. Di ranah ini pulalah, sebuah isu mendapatkan pijakan awal untuk memiliki peluang legal dan politis untuk dikonversi menjadi persoalan publik yang membutuhkan perdebatan, pengkajian lebih lanjut dan sekaligus kesepakatan sebagai produk politik baik dalam bentuk undang-undang ataupun kebijakan lain pada tingkatan yang lebih rendah. Lebih dari itu, kebijakan yang telah menjadi kesepakatan politik itu juga memerlukan sebuah kepastian bahwa rumusan kebijakan itu juga dapat dilaksanakan secara konkret di tingkat implementasi dan program.

Agenda setting sebagai arena kontestasi antara negara (birokrasi) dan politisi (parlemen) adalah satu dimensi dari kerumitan relasi di arena dan sekaligus tahapan agenda setting. Pertarungan lainnya yang lebih bercorak ideologis-horisontal-politis juga ditemukan di tahapan dan arena ini. Dengan memasuki dan memahami tahapan dan arena ini, menjadi mungkin bagi kita untuk memprediksi apa yang disebut sebagai “policy behavior”, perilaku kebijakan, yang masing-masingnya akan memiliki implikasi yang berbeda pada masyarakat secara luas, bangsa maupun negara.

Atas dasar pemahaman tersebut –dan dengan mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia hari ini hingga beberapa tahun ke depan– proses kajian ini lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor dinamis baik pada tataran struktural, sosial, maupun kultural yang secara potensial mendinamisasi perpolitikan Indonesia. Banyak orang mungkin setuju bahwa terdapat banyak faktor dinamis yang mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan politik di republik ini. Namun tidak selalu semua bisa bersepakat untuk menentukan faktor mana yang lebih prioritas. Oleh karenanya, kajian ini pun tak hendak berargumentasi tentang faktor mana yang dianggap paling penting dibandingkan yang lain, tetapi lebih mendeskripsikan faktor-faktor tersebut secara bersamaan. Dengan cara itu diharapkan dapat ditemukan solusi yang bersifat lebih komprehensif pada pemerintahan 2009-2014 mendatang.

Terakhir, terlepas dari berbagai kelemahan di atas, kami dari ProPatria Institute ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, sehingga terlaksananya seluruh proses kegiatan hingga tersusunnya laporan hasil pengkajian ini. Ke depan, semoga kita semua masih bisa berharap tetap terbuka ruang dan waktu bagi upaya yang lebih baik guna mengantar Indonesia menuju era demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

ProPatria Institute

Untuk lebih jelasnya silahkan download file nya di Publications > Academic paper> Naskah akademik > Laporan hasil kajian_demokrasi dan keamanan 2009-2014 new.pdf

[ index | print | send to friend ]